Penguatan Ekonomi Maritim

Dalam uraian materi tentang perdagangan antarnegara, kalian telah mempelajari tentang ekspor dan impor. Kalian tentu memahami bahwa dalam aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang/jasa sebagai komoditas perdagangan antarnegara.

Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antarnegara/internasional perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Sebab, sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia.

Upaya peningkatan ekonomi maritim yang meliputi potensi maritim Indonesia, hambatan pembangunan ekonomi maritim, dan upaya pengembangan ekonomi maritim Indonesia akan dipaparkan satu per satu dalam uraian berikut ini.

a. Potensi Ekonomi Maritim Indonesia

Sebelum memahami tentang potensi maritim Indonesia dan hambatan pengembangnnya, kalian perlu memahami terlebih dahulu tentang apa itu ekonomi maritim. Untuk dapat memahami dengan mudah apa itu ekonom maritim, amatilah gambar aktivitas nelayan pada Gambar.

Ekonomi kelautan (marine economy) merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Ekonomi maritim (maritime economy) merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.

Rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan, baik asing maupun lokal.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010), terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta ha, yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta ha pada tahun 2020.

Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam (divers), seperti Bunaken (Sulawesi Utara), Raja Ampat (Papua Barat), Labuan Bajo, dan Wakatobi (www.kemenkeu. go.id).

Apakah kalian mengetahui bahwa sekitar 75% dari total wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan/lautan? Wilayah laut Indonesia yang sangat luas merupakan potensi yang penting dan perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan Statistik Perikanan Tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok.

Berdasarkan uraian materi di atas, dapat kalian ketahui bahwa sumber daya alam yang besar dan letaknya strategis (berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik) serta posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menjadi kekuatan penting yang dapat dimaksimalkan pengembangannya.

Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh baik di dalam, di dasar maupun di atas permukaan laut merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Berbagai kekayaan laut ini sebenarnya telah dieksploitasi dan dimanfaatkan sejak dahulu hingga sekarang, baik melalui metode produksi yang tradisional maupun berbasis teknologi.

Pandangan ekonomi paling sederhana memberikan tuntunan tentang bagaimana suatu pekonomian dapat bekerja dengan baik dari tiga kondisi dasar dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

Apa yang harus diproduksi?
Bagaimana berproduksi? dan
Untuk siapa diproduksi?

Jawaban dari kombinasi ketiga pertanyaan tersebut dapat dikaitkan dengan kemampuan Indonesia sebagai negara kepulauan, terutama membahas apakah pembangunan yang dilakukan telah menempatkan sektor kelautan sebagai modal pembangunan yang unggul.

Produksi sektor kelautan secara kuantitatif barangkali tidak mengalami masalah walaupun seringkali terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi.

Dengan kekayaan laut yang sangat banyak, ironisnya pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Gambaran nyata kondisi ini sejalan dengan pengelolaan sektor kelautan belum digarap dengan penuh perhatian dan kemauan.

Hal ini terlihat pada potret sebagian besar nelayan Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan, padahal produksi perikanan terus meningkat.

Daya saing domestik yang lemah menyebabkan kegiatan pengangkutan (transportasi laut) maupun eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih lebih banyak dilakukan oleh pihak asing.

Kekalahan dalam kompetisi ekonomi berbasis maritim juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan mulai dari hulu maupun hilir.

b. Kondisi Ekonomi Maritim di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN

Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai sub-sektor kelautan.

Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas terutama di sektor kemaritiman.

Dengan demikian, iklim bisnis dan investasi maritim yang baik akan berkembang. Pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia kemaritiman dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern.

Jika proses ini dapat berlangsung, maka pembangunan ekonomi maritim dipastikan akan dapat membawa masyarakat ke arah kemakmuran. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai empat tujuan, yakni:

Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan.
Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil.
Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan.
Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Selanjutnya, kondisi ekonomi maritim di Indonesia, dilihat dari:

1) Sektor Pelayaran

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realita, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik.

Ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal, yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu-hilir yang panjang, hingga saat ini belum berkembang.

Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah.

b) Sektor Perikanan

Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang.

c) Sektor Pariwisata

Bahari Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda (multiplier effect) yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri (devisa).

Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh-bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh.

Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Ekonomi maritim di wilayah Asia Tenggara dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang sangat mendasar.

Keadaan ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis dimana fenomena maritim dunia telah muncul dan menjadi tantangan nyata bagi negara-negara, khususnya negara yang memiliki wilayah teritorial berupa laut.

Seperti telah diketahui bahwa kawasan Asia tenggara lebih dibatasi oleh wilayah perairan, dimana batas negaranya pun masih saling tumpang tindih dengan negara lain.

Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN.

c. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia

Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki.

Namun, besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional. Pada tahun 2014, kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 20%.

Padahal, negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil daripada Indonesia, seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Thailand dan Tiongkok, yang kontribusi bidang kelautannya rata-rata sudah di atas 30 persen PDB. (Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com/read/).

Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional, dari pembangunan berbasis daratan (land-based development) menjadi pembangunan berbasis kelautan (ocean-based development).

Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran (transportasi laut) akan lebih maju dan efisien.

Semua produk dari pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan tambang dan mineral, dan manufaktur akan lebih berdaya saing karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang lebih cepat.

Di samping itu, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Konektivitas maritim juga akan memberikan jaminan kesatuan ekonomi dan menekan perbedaan harga serta kesenjangan ekonomi antarwilayah. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia menyiapkan lima pelabuhan besar.

Lima pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Belawan di Sumatra Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Dari 47 pelabuhan yang akan dikembangkan di ASEAN, 14 di antaranya ada di Indonesia.

Kita ingin lima pelabuhan besar kita itu siap untuk ASEAN Connectivity, dan Indonesia sebetulnya berkepentingan untuk proyek-proyek sea transportation ini. Investasi pihak swasta dibutuhkan dalam proyek-proyek ASEAN Connectivity ini, khususnya pada infrastruktur transportasi.

Selain itu, dalam pengembangan ekonomi maritim, juga telah disiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi.

Menjelang pemberlakuan MEA, mengatasi masalah sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Kendala kita menghadapi MEA sekarang ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan itu sendiri tetapi lebih kepada aspek pemberdayaan terutama pemberdayaan nelayan karena nelayan sebagai pelaku utama perikanan.

Jika nelayan tidak juga beranjak dari kemiskinan, maka produktivitas menangkap ikan menurun, dampaknya pendapatan akan turun.