Pengaruh Kerja Sama terhadap Kehidupan di ASEAN

a. Pengaruh Perubahan Ruang dan Interaksi Antarruang terhadap Keberlangsungan Kehidupan Ekonomi di Negara ASEAN

Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing.

Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Secara bertahap, MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain.

Bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusianya. Kondisi tersebut menuntut semua penduduk di Asia Tengara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN.

MEA membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas menjadi modal persaingan dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terbuka berpikiran global.

Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antarnegara ASEAN.

b. Pengaruh Perubahan Ruang dan Interaksi Antarruang terhadap Keberlangsungan Kehidupan Sosial di Negara ASEAN

Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan.

Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepentingan. Pada Tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu.

Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan.

Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial, seperti simpati dan empati antarpengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian.

c. Pengaruh Perubahan Ruang dan Interaksi Antarruang terhadap Keberlangsungan Kehidupan Budaya di Negara ASEAN

Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 (tiga) pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015.

Konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di Kota Hue, Vietnam dengan tema “Meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN” tanggal 19-20 April 2014, menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama.

Seiring dengan perjalanan selama 47 tahun, kerja sama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan, yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan.

Banyak kegiatan hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan, misalnya membangun Kota Budaya ASEAN, Perkemahan Pemuda ASEAN, dan Jaringan Kota Kuno ASEAN.

Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut.

1) Festival Budaya ASEAN (FBA)

Festival Budaya ASEAN 2013 digelar di Kota Purwakarta, Jawa Barat, tanggal 29 Juni 2013. Kegiatan itu diikuti sembilan negara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam dan tuan rumah Indonesia.

Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan Kota dan Kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN, juga merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Bagi Indonesia, kegiatan ini merupakan salah satu cara memperoleh devisa dari sektor pariwisata.

2) Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN

Perkemahan budaya serumpun adalah kegiatan perkemahan budaya negaranegara ASEAN yang diprakarsai tiga negara, yaitu Indonesia–Malaysia–Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya.

Perkemahan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, peningkatan keterampilan, dan olahraga, serta kepedulian terhadap masyarakat.

Kegiatan ini sudah beberapa kali berlangsung: tahun 2010 di Sambas, tahun 2012 di Makassar, dan yang akan datang pada tahun 2017 di Kabupaten Siak. Kegiatan ini turut mendukung kelestarian dan peningkatan silaturahmi Bangsa Serumpun Indonesia – Malaysia – Brunei Darussalam.

Selain itu, turut serta mewariskan dan menanamkan nilai-nilai budaya luhur kepada genersai muda Indonesia – Malaysia – Brunei Darussalam, serta memperkuat komitmen terhadap suksesnya pendidikan, mendukung program kepariwisataan, khususnya dengan memperkenalkan budaya daerah sebagai daerah tujuan wisata terpilih dan spesifik.

3) Industri Musik

Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Saat ini, musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapa pun dan di manapun. Di Asia Tenggara, jenis musiknya beragam. Di Indonesia, salah satu musik khasnya adalah musik dangdut.

Perkembangan industri musik sangat maju. Konser, festival musik, dan berbagai even lainnya menunjukkan hal tersebut.

d. Pengaruh Perubahan Ruang dan Interaksi Antarruang terhadap Keberlangsungan Kehidupan Politik di Negara ASEAN

Perubahan dan interaksi antarruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik baik antarnegara maupun antarmasyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain:

1) Sengketa Perbatasan Wilayah

Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly, dan Kuil Preah Vihear, dan Pulau Pedra Branca.

Kasus Natuna diawali klaim sepihak oleh Tiongkok tahun 2009 melalui gambar sembilan titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah Laut Tiongkok Selatan, dan dengan cara itu mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut diprotes pemerintah Indonesia melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Sampai saat ini, PBB belum memprotes tersebut. Tiongkok juga tidak pernah menyinggung isu itu, sehingga hubungan Beijing-Jakarta relatif tenang.

Untuk mencegah agar potensi konflik tidak meluas, lebih dari 20 ribu personil TNI dikerahkan untuk menjaga perairan Natuna, yang diperkirakan mengandung cadangan gas terbesar di Asia.

Pulau Sipadan dan Ligitan yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh Malaysia. Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia tersebut.

Pengaruh putusan Mahkamah Internasional menjadi pelajaran agar Indonesia lebih tertib dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. Saat ini, Kepulauan Spratly masih menjadi objek sengketa negara Vietnam, Filipina, dan Tiongkok.

Thailand dan Kamboja juga bersengketa terkait batas wilayah di Kuil Preah Vihear. Kasus Pulau Pedra Branca diklaim Malaysia, tetapi akhirnya kepemilikannya jatuh kepada Singapura.

Sengketa perebutan wilayah yang mengklaim atau mengakui kepemilikan suatu wilayah tersebut terkadang menimbulkan konflik antarnegara, sehingga perbatasan wilayah sangat sensitif apabila terjadi sengketa. Negara-negara yang bersengketa tersebut terus mengupayakan penyelesaian melalui cara diplomasi.

2) Pekerja Migran

Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan.

Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Bagi ASEAN, kasus tersebut menjadi perhatian tersendiri.

Beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan.

Penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran: Fokusnya adalah bantuan teknis kepada Kelompok Kerja ASEAN tentang Pekerja Migran, yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi nonpemerintah, organisasi pekerja migran dan akademisi, untuk melakukan advokasi, lobi, menyusun rancangan dan menyelenggarakan konsultasi regional dan nasional mengenai Deklarasi ASEAN dan suatu Instrumen ASEAN yang bersifat mengikat bagi Perlindungan Tenaga Kerja Migran, sebagaimana ditetapkan dalam mandat Rencana Aksi Vientiane ASEAN.
Penguatan Aliansi Regional bagi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Migran) (ADWA): Fokusnya adalah mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam membentuk Aliansi Pekerja Rumah Tangga Asia di tingkat regional (Asian Domestic Workers Alliance/ADWA) untuk mengadvokasi kesetaraan hak asasi manusia dan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di Asia.

e. Pengaruh Perubahan Ruang dan Interaksi Antarruang terhadap Keberlangsungan Kehidupan Pendidikan di Asia Tenggara

Ketimpangan mutu pendidikan antarnegara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan.

Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN terutama pelajar akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya.

Secara khusus menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan.

Contohnya, meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional.