Bagaimana Sistem Politik? Berikut Penjelasannya

Sistem politik menurut David Easton terdiri dari sejumlah lembagalembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (demands), dukungan-dukungan (supports) dan sumber-sumber (resources) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakankebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat.

Dari definisi tersebut, sistem politik mencerminkan sebagai suatu kumpulan aktivitas dari masyarakat politik (polity) untuk membuat suatu keputusan politik.

Gabriel A. Almond mengatakan bahwa sistem politik menjalankan fungsifungsi penyatuan dan penyesuaian (baik ke dalam masyarakat itu sendiri maupun kepada masyarakat lain) dengan jalan perbuatan atau ancaman untuk dilaksanakan walaupun agak bersifat paksaan.

Hal ini mempertegas pernyataan Easton bahwa keputusan-keputusan politik yang dihasilkan dari kerangka kerja sistem politik sifatnya mengikat sehingga unsur paksaan dalam pelaksanaannya merupakan implikasi yang tidak dapat dihindari.

Selanjutnya, Easton mengajukan suatu definisi sistem politik yang terdiri dari tiga unsur, diantaranya yaitu

sistem politik menetapkan nilai (dengan cara kebijaksanaan),
penetapannya besifat paksaan atau dengan kewenangan, dan
penetapan yang bersifat paksaan itu tadi mengikuti masyarakat secara keseluruhan.

Dari pendapat tersebut, maka sistem politik menunjukkan adanya unsur,

pola yang tetap antara hubungan manusia, yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik,
kebijakan yang mencakup pembagian atau pendistribusian barang-barang materiil dan immateril untuk menjadi kesejahteraan atau membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai negara secara mengikat,
penggunaan kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan paksaan fisik secara legal, dan
fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat baik ke dalam maupun ke luar.

Sistem politik berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan sistem kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan antara negara dengan negara.

Dengan demikian, secara sederhana, sistem politik dapat diartikan sebagai satu-kesatuan aktivitas yang saling berhubungan untuk mengatur relasi antara negara dengan masyarakatnya maupun negara dengan negara lainnya.

Adapun untuk memahami sistem politik, menurut Easton ada empat ciri atau atribut yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:

1. Unit-unit dan Batasan-batasan Suatu Sistem Politik

Di dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda sistem politik.

Unit-unit ini adalah lembagalembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya.

Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sebagainya.

2. Input-output Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik

Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dijelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang belum dialokasikan secara merata oleh sistem politik kepada sekelompok masyarakat yang ada di dalam cakupan sistem politik.

Di sisi lain, dukungan merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat.

Output terbagi menjadi dua, yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan dan dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkret pemerintah atas keputusan yang dibuat.

3. Diferensiasi dalam Sistem Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan) kerja

Di masa modern adalah tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di Indonesia, tidak bisa cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang kemudian mengesahkan DPR.

Tetapi, KPU. lembaga kepresidenan, partai politik dan masyarakat umum dibatkan dalam pembuatan undang-undangnya. Meskipun bertujuan sama, yaitu memproduksi undang-undang, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan di dalam dan fungsi pekerjaannya.

4. Integrasi dalam Sistem

Mekipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan), suatu sistem tetap harus memerhatikan aspek integrasi. Integrasi adalah keterpaduan kerja antarunit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.

Jika digambarkan, maka skema kerja sistem politik menurut David Easton adalah sebagai berikut:

Skema Kerja Sistem Politik menurut David Easton (1965)

Berdasarkan gambar di atas, sistem politik adalah serangkaian aktivitas politik yang saling berhubungan, mulai dari input yang berupa tuntutan dan dukungan, proses, uotput sebagai hasil dari proses hingga feedback dari output untuk selanjutnya dapat berupa input kembali.

Selain itu, hal yang juga harus diperhatikan adalah sistem politik dapat mempengaruhi lingkungan dan lingkungan juga dapat mempengaruhi sistem politik.

Dalam lingkungan ini terdapat sejumlah tantangan serta tekanan, karena itu diharapkan suatu sistem politik dapat berhasil untuk menjawab dan menyelesaikan masalahnya.

Menurut Eastone, Proses konversi (convertion process) dalam sistem politik yang terdiri dari supra struktur politik dan infra struktur politik semuanya berinteraksi dalam suatu kegiatan mengubah masukan menjadi keluaran.

Pada awal kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari input. Input terdiri dari dua jenis, diantaranya yaitu tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dari dalam sistem politik maupun dari lingkungan (intra dan extrasocietal).

Sedangkan input support (dukungan) dalam sistem politik meliputi sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan untuk mendukung sistem politik dalam tiap-tiap tingkatan seperti masyarakat, politik, struktur pemerintahan, dan administrasi yang sedang melaksanakan kekuasaan pemerintah dan kebijaksanaan khusus pemerintah.

Namun demikian, di sisi lain, dukungan (support) merupakan tindakan atau orientasi untuk melestarikan ataupun menolak sistem politik. Dengan kata lain, input support tak hanya bercorak positif melainkan juga negatif.

Akibat input tersebut maka sistem politik mulai bekerja hingga pada tahap proses. Pada tahap ini, tuntutan dan dukungan diolah sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan.

Keputusan-keputusan inilah yang selanjutnya disebut sebagai output dari sistem politik. Pada kondisi lebih lanjut, output akan memunculkan suatu feedback sebagai rerpon terhadap output itu sendiri maupun dari lingkungan.

Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Suatu sistem politik dapat dikatakan selalu mempunyai kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan tantangan terhadapnya.

Menurut Almond ada enam kategori kapabilitas sistem politik yang didasarkan pada klasifikasi input dan output sistem politik, yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik sebagai berikut:

Kapabilitas Ekstraktif, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam mengumpulkan SDA dan SDM dari lingkungan domestik maupun internasional.
Kapabilitas Distributif, distribusi ini ditujukan kepada individu maupun semua kelompok dalam masyarakat, seolah-olah sistem politik itu pengelola dan merupakan pembagi segala kesempatan, keuntungan, dan manfaat bagi masyarakat.
Kapabilitas regulatif, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok yang berada di dalamnya, maka dibutuhkan pengaturan.
Kapabilitas simbolik, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam kemampuan mengalirkan simbol dari sistem politik kepada lingkungan intra-masyarakat maupun ekstra-masyarakat. Petunjuk tentang tingginya kapabilitas simbolik ditentukanoleh atau bergantung pada kreasi selektif pihak pemimpin dan pada penimbaan yang penuh olehnya terhadap seperangkat penerimaan atau daya reseptif masyarakat
Kapabilitas responsif, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk seberapa besar daya tanggap suatu sistem politik terhadap setiap tekanan yang berupa tuntutan baik dari lingkungan intra-masyarakat (domestik) maupun ekstra-masyarakat (internasional).
Kapabilitas Dalam Negeri dan Luar Negeri, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk bahwa sejauh mana kapabilitas suatu sistem politik dapat berinteraksi dengan lingkungan domestik dan lingkungan internasional.