Bidang - Bidang Ilmu Politik - Siswa IPS - Membahas Semua Ilmu Pengetahuan Sosial

Dalam Contemporary Political Science, terbitan UNESCO 1950, Ilmu Politik dibagi dalam empat bidang.

Teori politik:

Teori politik.
Sejarah perkembangan ide-ide politik.

Lembaga-lembaga politik:

Undang-Undang Dasar.
Pemerintah Nasional.
Pemerintah Daerah dan Lokal.
Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah.
Perbandingan lembaga-lembaga politik.
Partai-partai, golongan-golongan (groups), dan pendapat umum:
Partai-partai politik.
Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi.
Partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi.
Pendapat umum.

Hubungan Internasional:

Politik Internasional.
Organisasi-organisasi dan Administrasi Internasional.
Hukum Internasional.

Teori politik yang merupakan bidang pertama dari Ilmu Politik adalah bahasan sistematis dan generalisasi-generalisasi dari fenomena politik. Teori politik bersifat spekulatif sejauh menyangkut norma-norma untuk kegiatan politik, tetapi juga dapat bersifat menggambarkan (deskriptif) atau membandingkan (komparatif) atau berdasarkan logika.

Ide-ide politik sering juga dibahas menurut sejarah perkembangannya, oleh karena setiap ide politik selalu erat hubungannya dengan pikiranpikiran dalam masa ide itu lahir.

Ide politik itu tak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai, norma-norma, dan prasangka dari masanya sendiri dan karena itu karya-karya dari ilsuf-ilsuf serta ahli-ahli politik hendaknya dibahas dengan menyelami masa sejarahnya.

Di universitas, cara membahas ini (sejarah perkembangan ide politik) merupakan mata kuliah yang penting. Kupasan berdasarkan sejarah ini di negara-negara Barat biasanya mulai dari zaman Yunani Kuno dalam abad ke-6 S.M. sampai abad ke-20 ini.

Bidang kedua dari ilmu politik, yaitu lembaga-lembaga politik, seperti misalnya pemerintah, mencakup aparatur politik teknis untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Hubungan antara lapangan pertama dan lapangan kedua sangat erat, sebab tujuan-tujuan sosial dan politik biasanya ditentukan dalam ilsafat dan doktrin politik.

Bidang ketiga, yaitu mengenai partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum, banyak memakai konsep-konsep sosiologis dan psikologis dan sering disebut political dynamics oleh karena sangat menonjolkan aspek-aspek dinamis dari proses-proses politik.

Perkembangan penelitian ilmu politik sejak tahun 1950 menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial telah mengakibatkan bertambahnya pengkhususan-pengkhususan.

Hubungan dan Politik Luar Negeri ada kecenderungan untuk berdiri sendiri dan di beberapa negara merupakan fakultas tersendiri. Suatu bidang yang akhir-akhir ini berkembang dan yang sangat penting bagi negara-negara berkembang adalah Pembangunan Politik (Political Development).

Studi ini meneropong akibat dari pembangunan cepat di bidang sosial dan ekonomi atas tatanan masyarakat. Studi ini juga mempelajari peranan dari lembaga-lembaga politik dalam memengaruhi perkembangan dan pembangunan ini.

Masalah pembangunan politik erat hubungannya dengan negara-negara yang baru saja memerdekakan diri. Jadi, proses dekolonisasi dan proses mencapai kemerdekaan sangat relevan dalam studi ini.

Masalah yang diteropong antara lain akibat dari perubahan sosial dan ekonomi atas lembaga-lembaga pemerintahan dan atas partisipasi politik, peranan golongan elit, pola-pola kepemimpinan, peranan pendidikan sebagai sarana pembangunan, dan integrasi sosial dari golongan-golongan minoritas.

Selanjutnya di bawah ini ada beberapa contoh dari asosiasi ilmu politik yang memiliki reputasi dan keanggotaan internasional. Sebut saja International Political Science Association (IPSA).

Asosiasi ini yang pada awal pendiriannya mendapat pendanaan penuh dari UNESCO, pada tahun 1949 telah melaksanakan Kongres Dunia IPSA XX di Fukuoka, Jepang. Kongres Dunia yang diadakan tiga tahun sekali ini mengangkat tema demokrasi dengan judul, Is Democracy Working?

Tema ini dipilih berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang fundamental dari relasi-relasi politik di setiap tingkatan dan di banyak tempat di dunia.

Ada kebutuhan untuk meninjau ulang penilaian atas pelaksanaan demokrasi dan akibat-akibatnya terhadap batas-batas dan institusi-institusi politik di tingkat global, regional, nasional, dan lokal. Jika dilihat perjalanan IPSA selama ini sejak pertama kali mereka mengadakan Kongres di Zurich, Jerman, pada tahun 1950, harus diakui bahwa mereka mengalami perkembangan yang pesat, khususnya dari jumlah keanggotaannya maupun negara yang terlibat.

Jika pada Kongres Dunia I di Zurich, Jerman, hanya diikuti 80 partisipan yang berasal dari 23 negara, maka pada Kongres Dunia XX IPSA di Fukuoka, Jepang (2006), partisipan yang hadir berjumlah 2.094, dan berasal dari 76 negara.

Kongres Dunia berikutnya akan diadakan di Santiago, Chili pada tahun 2009. Dalam Kongres Dunia XX International Political Science Association (IPSA) pada tahun 2006 yang diadakan di Fukuoka, telah diangkat beberapa tema utama yang antara lain sebagai berikut:

Liberalisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme
Tahap dan Kualitas Demokrasi: Pengalaman dan Kriteria
Islam dan Demokrasi
Perbandingan Demokrasi Lokal

Asosiasi ilmu politik lainnya yang juga memiliki reputasi internasional, dan bahkan sudah terlebih dahulu berdiri adalah American Political Science Association (APSA).

Asosiasi yang dibentuk pada tahun 1903 ini merupakan organisasi profesional terkemuka dalam kajian ilmu politik, dan sampai saat ini memiliki anggota sekitar 15.000 orang yang berasal dari lebih 80 negara.

Dengan berbagai program dan pelayanan untuk individual, departemen, dan lembaga, APSA telah mengumpulkan dan mengorganisir ilmuwan politik dari berbagai bidang, wilayah, dan profesi, baik yang berada di jalur akademis maupun di luar, untuk mempromosikan kesadaran dan pemahaman mengenai politik.

Dalam acara seminar internasional American Political Science Association (APSA), tahun 2006, di Philadelphia, Amerika Serikat, ada beberapa tema utama yang dibicarakan, antara lain:21 Metode Eksperimental dalam Perbandingan Politik.

Organisasi Politik dan Kekuasaan. Dimensi Kekuasaan Hegemoni dan Kebijakan Luar Negeri AS. Konseptualisasi Bahasa Politik Kekuasaan.